Wabah virus Corona menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan dalam sepekan ini, pasalnya penyebaran virus ini begitu cepat dalam beberapa hari saja. Dimulai dari Wuhan, Tiongkok, kini seperti dilansir oleh Detik, Infeksi virus corona sudah menyebar ke 13 negara. Negara tersebut adalah Jepang, Tiongkok, Australia, Prancis, Kanada, Amerika Serikat, Singapura, Nepal, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Taiwan, hingga Vietnam.

Di Indonesia sendiri memang dikabarkan ada beberapa suspect yang sedang menjalani isolasi, namun sampai tulisan ini diturunkan, belum ada warga negara Indonesia yang positif terinfeksi virus tersebut, dikutip dari CNN Indonesia. Walaupun begitu, kekhawatiran masyarakat terhadap virus ini tidak bisa terbendung, tidak terkecuali warga Tarakan, Kalimantan Utara.

Pasalnya, tengah malam ini di kota Tarakan (28/01/20), dikabarkan jika ada suspect (yang terduga) terinfeksi virus corona. Penyebaran berita ini begitu cepat lewat media sosial, tentu saja hal ini menjadi momok yang menakutkan bagi warga Tarakan. Apalagi ditambah Tarakan menjadi salah satu kota yang dinilai rawan terhadap virus Corona karena daerah perbatasan negara, sesuai dengan surat edaran Kementerian Kesehatan RI melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Ketakutan terhadap virus memang menjadi hal lumrah, saya sendiri juga was-was dengan wabah ini. Namun sayangnya kekhawatiran lain muncul karena yang beredar adalah data diagnosis awal dari suspect virus tersebut. Bukannya ini melanggar etika medis, ya?

Data pasien yang tersebar

Well, dugaan saya, ada oknum yang menyebarkan data diagnosis tersebut untuk dikonsumsi publik. Ini hanya dugaan, belum tentu benar, namun pertanyaannya, siapa lagi yang memegang data diri dan diagnosis awal pasien jika bukan oknum RSUD Tarakan? Masa, ya, Dinas Kehutanan.

Hal ini tentu membuat kekhawatiran tersendiri untuk saya, padahal Declaration on the Rights of the Patients yang dikeluarkan oleh WMA (World Medical Association) memuat hak pasien terhadap kerahasiaan sebagai berikut:

  1. Semua informasi yang teridentifikasi mengenai status kesehatan pasien, kondisi medis, diagnosis, prognosis, dan tindakan medis serta semua informasi lain yang sifatnya pribadi, harus dijaga kerahasiaannya, bahkan setelah kematian. Perkecualian untuk kerabat pasien mungkin mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang dapat memberitahukan mengenai resiko kesehatan mereka.
    2. Informasi rahasia hanya boleh dibeberkan jika pasien memberikan ijin secara eksplisit atau memang bisa dapat diberikan secara hukum kepada penyedia layanan kesehatan lain hanya sebatas “apa yang harus diketahui” kecuali pasien telah mengijinkan secara eksplisit.
    3. Semua data pasien harus dilindungi. Perlindungan terhadap data harus sesuai selama penyimpanan. Substansi manusia dimana data dapat diturunkan juga harus dilindungi.

Pada poin-poin yang disebutkan di atas serta kasus tersebarnya data diagnosis awal yang terjadi di Tarakan, tindakan yang dilakukan oleh oknum di RSUD Tarakan, mengikis kepercayaan saya atas perlindungan data diri. Syukur-syukur data diri dan diagnosis yang tersebar menyebutkan diagnosis terinfeksi penyakit ganteng, lah, kalau diagnosis menyebutkan penyakit yang mengandung aib, gimana? Belum lagi jika data tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Duh!

Gini, harusnya pasien tidak boleh merasa khawatir bahwa segala sesuatu mengenai keadaannya akan disampaikan kepada orang lain apalagi masyarakat luas. Nah, bukannya itu tugas dari RSUD Tarakan?

Yok, berbenah, Yok!