Ilustrasi Jembatan Penyebrangan Orang

Kebutuhan Menyebrang Lebih Besar Dibanding Untuk Pintar

Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di jalan Yos Sudarso, Tarakan, hampir selesai. Dilansir oleh Kalpos.Prokal (07/11/17) Aswandi, selaku Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kaltara mengatakan bahwa prosesnya sudah 80% dan bisa rampung bulan depan (Desember.Red). Harapannya para penyebrang jalan bisa memanfaatkannya, sehingga lalu lintas di jalan Yos Sudarso tetap berjalan sebagaimana mestinya. Juga pada saat yang bersamaan, kebutuhan dan hak pengguna jalan untuk menyebrang juga dapat terakomodir. Setelah melewati beragam kajian, pembangunan JPO yang menelan biaya Rp 2,5 miliar itu bisa menjadi ikon baru kebanggaan masyarakat Tarakan. Pemerintah kota Tarakan dalam pembangunan JPO ini meminta bantuan kepada pemerintah provinsi melalui Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara. Tapi benarkah masyarakat Tarakan benar-benar membutuhkan JPO ini? Bisakah kita berfikir sedikit „aneh‟ dengan logika penyelenggara pemerintahan ?

Daerah Simpang Tiga harus diakui memang sebagai persimpangan paling padat di Tarakan. Bahkan Simpang Tiga kini tidak lagi terdiri dari tiga persimpangan, yang tak lain adalah asal muasal namanya. Simpang Tiga kini bersimpang empat, walaupun masyarakat Tarakan tetap menyebutnya sebagai Simpang Tiga.

Dari keempat persimpangan itu menyebar pula empat jalan utama di Tarakan. Arah Utara menuju Bandara Juwata Tarakan ada jalan Mulawarman. Arah Timur menuju Stadion Datu Adil, Kantor Walikota serta RSUD Tarakan dan jalan Jenderal Sudirman. Arah Selatan menuju pelabuhan Tengkayu I dan II, Pelabuhan Malundung, Lantamal Tarakan, Polres Tarakan, dan membentang jalan Yos Sudarso. Arah Barat merupakan jalan paling muda dari daerah Simpang Tiga, menuju area Konservasi Mangrove dan pasar Gusher, serta jalan Gadjah Mada.

JPO yang sudah dibangun berada di jalan Yos Sudarso tepat di pusat kota. JPO itu menghubungkan dua pusat perbelanjaan yaitu Grand Tarakan Mall (GTM) dengan jajaran supermarket lokal di sekitarnya, dan THM juga dengan jajaran ruko-ruko dan pedagang kaki lima-nya. Dari sisi lalu lintas pejalan kaki, maka kebutuhan untuk menyebrang, baik oleh pedagang maupun pembeli dari kedua pusat perbelanjaan itu relatif tinggi. Walaupun saya tidak menemukan data yang valid soal ini.

Di sisi lain, kita bisa merujuk pada jumlah kendaraan yang ada di Tarakan. Dilansir dari Prokal (16/03/17) Menurut Dishub Tarakan, jumlah kendaraan di Tarakan terutama roda dua

meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada November tahun 2016 jumlah kendaraan bermotor mencapai angka 126,587 unit. Meningkat sebesar 13,000 unit dibanding tahun 2015 yang hanya 113,587 unit. Sementara di tahun 2014, jumlah kendaraan roda dua adalah sebanyak 109,296 unit. Itu artinya, dalam tiga tahun terakhir ada peningkatan sebesar 8,10 persen untuk kendaraan roda dua. Atau dengan kata lain, dalam sebulan ada 481 unit kendaraan roda dua baru yang dimiliki warga Tarakan. Bagaimana dengan kendaraan lain?

“Mobil barang meningkat sekira 7,22 persen per tahun atau 21 unit per bulan, mobil penumpang meningkat 5,54 persen per tahun atau 55 unit per bulan, dan mobil pribadi mencapai 5,5 persen atau 25 unit per bulan.” Kata Kepala Dishub Tarakan, Bapak Hamid Amren, dikutip dari Prokal (16/03/17).

Dari paparan di atas, kita bisa memahami alur berfikir pemerintah membangun JPO yakni karena peningkatan pertumbuhan kendaraan bermotor, lalu lintas yang padat serta kebutuhan untuk menyeberang. Hal ini juga seolah menegaskan bahwa selama ini, cara pemerintah bekerja cenderung ‘cepat’ tapi belum tentu benar. Atau paling tidak, solusi yang ditawarkan jarang yang bisa menyentuh akar permasalahan. Bagi saya, jauh lebih penting mengedukasi masyarakat yang menggunakan jalan, baik sebagai penyeberang jalan maupun pemakai kendaraan. Tapi solusi ini cenderung memakan waktu lama, bertele-tele dan ‘tidak kelihatan’ dampaknya secara langsung. Penyelenggara pemerintahan yang di dalamnya juga terdiri dari beragam pemangku kebijakan juga cenderung memilih solusi instan. Pendeknya, membangun JPO lebih mudah dibanding harus repot-repot memberikan pelajaran soal lalu lintas kepada pengendara lalu lintas atau pejalan kaki.

Di sisi lain, kesadaran pengendara dan pejalan kaki sama rendahnya. Hal ini memang terjadi tidak hanya di Tarakan. Kota-kota besar punya masalah serupa. Jakarta kota tempat saya mengadu nasib sekarang malah tidak ramah pejalan kaki. JPO-nya ? Banyak. Di tahun 2015 saja, Jakarta memiliki 301 JPO. Tapi bagi saya, mumpung Tarakan belum jadi kota yang besar-besar amat, maka bisalah kita mulai meningkatkan kesadaran itu. Mumpung Tarakan belum serumit Jakarta, bisalah kita mulai mengedukasi masyarakat Tarakan.

Jika kita mengikuti logika pemerintah soal membangun JPO, maka bukan tidak mungkin di tahun 2045, saat pertumbuhan penduduk tinggi diikuti pertumbuhan kendaraan yang pasti ikut-ikutan naik, pemerintah akan sibuk membangun JPO di sana-sini. Hari ini JPO Yos Sudarso, besok-besok JPO simpang Ladang. Lalu tahun 3000 semua simpang ada JPO nya.

Pada akhirnya, anggaran sebesar Rp 2,5 Miliar untuk membangun JPO itu apakah memang menjadi kebutuhan masyarakat Tarakan. Benarkah pemerintah sudah melakukan analisis kebutuhan penduduk lantas mengajukan pembangunan JPO di jalan Yos Sudarso itu. Ataukah pembangunan JPO yang rasanya akan menjadi ikon baru Tarakan itu justru menjadi kebutuhan pemerintahnya, yang –seperti kebanyakan orang Indonesia- latah mengikuti program-program pembangunan nasional era Jokowi. Pembangunan JPO Yos Sudarso – atau JPO simpang THM- bagi saya adalah pesan kepada masyarakat Tarakan untuk tidak perlu pintar-pintar amat. Warga Tarakan tidak perlu diingatkan soal bahaya emisi gas buang dari kendaraan pribadi. Tidak perlu disadarkan akan wajibnya tertib berlalu lintas. Atau bahwa transportasi publik yang baik adalah solusi jangka panjang untuk masalah kemacetan. Bagi pemerintah, masyarakat Tarakan hanya perlu menyebrang dengan benar di tempat yang sudah disediakan.

Dengan kata lain, pembangunan JPO ini juga bisa jadi adalah cara pemerintah diam-diam mendukung peningkatan pertumbuhan kendaraan. Besok-besok kalau ada peningkatan kendaraan, tidak usah repot memberikan pemahaman kepada masyarakat. Cukup dibuatkan JPO saja supaya bisa menyebrang dengan aman. Kata pemerintah “Masyarakat senang bisa menyebrang dengan aman, peningkatan kendaraan itu adalah sebuah keniscayaan”.