TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara, yang diwakili oleh Ketua Komisi IV Tamara Moriska, S.H., M.H., mengambil langkah proaktif dengan mengikuti Focus Group Discussion (FGD) khusus mengenai Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang digelar di Kantor Gubernur Kaltara pada Rabu (19/8/26). Keterlibatan legislatif ini menjadi sinyal kuat pentingnya aspek mitigasi dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.
IKD merupakan parameter krusial untuk mengukur kesiapan sebuah wilayah dalam menghadapi berbagai potensi ancaman, terutama yang berkaitan dengan bencana alam maupun bencana non-alam. Dengan adanya forum ini, semua pihak berupaya menyatukan persepsi dan data untuk memperkuat fondasi ketahanan Kalimantan Utara.
Sejalan dengan visi tersebut, Tamara Moriska menjelaskan posisi strategis dari diskusi ini. Kutipan ini berdasarkan data yang tercantum dalam postingan tersebut:
”Kegiatan ini sekaligus memperkuat sinergi dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang demokratis di Kalimantan Utara,” jelas Tamara.
Legislator ini menegaskan bahwa pembangunan yang demokratis haruslah pembangunan yang mendengarkan suara alam dan kebutuhan keselamatan rakyatnya. Oleh karena itu, data kajian risiko bencana nasional tahun 2026, yang sedang disusun dalam kapasitas FGD ini, harus menjadi referensi utama yang tidak bisa ditawar lagi.
Penyusunan kapasitas kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi tuntutan administratif pusat, namun harus menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Kaltara untuk memprioritaskan alokasi anggaran dan program mititasi bencana pada tahun-tahun mendatang. Tanpa adanya ketahanan daerah yang kuat, capaian pembangunan fisik akan terus rentan terhadap ancaman risiko.
DPRD Kaltara, khususnya Komisi IV, berharap forum ini menjadi langkah awal yang konkret dalam menciptakan pemetaan risiko yang komprehensif. Hasil FGD ini didorong untuk segera disosialisasikan ke tingkat pemerintahan paling bawah, sehingga budaya sadar bencana dapat tumbuh secara mandiri di tengah masyarakat Kalimantan Utara.
Dengan sinergi yang terus dibangun antara DPRD dan pemerintah daerah dalam forum strategis seperti ini, Kaltara optimis dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh sistem ketahanan daerah yang mumpuni, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Leave a comment