TARAKAN – Penanganan dan pencegahan penyebaran HIV/AIDS di Kota Tarakan mendesak untuk masuk dalam deretan program prioritas pemerintah daerah. Upaya penanggulangan masalah kesehatan ini dinilai memerlukan komitmen politik serta intervensi kebijakan yang kuat agar angka kasus tidak terus mengalami lonjakan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Syamsuddin Arfah, saat melakukan kunjungan kerja jajaran legislatif di Kota Tarakan. Ia menilai bahwa dinamika penularan kasus di wilayah tersebut membutuhkan langkah antisipasi yang terstruktur dan respons cepat dari instansi terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Syamsuddin menyoroti kondisi efisiensi anggaran yang saat ini tengah dihadapi oleh pemerintah daerah. Kendati alokasi APBD mengalami pengetatan, ia menegaskan bahwa sektor kesehatan masyarakat yang krusial seperti penanganan HIV/AIDS tidak boleh diabaikan begitu saja.
Menurut legislatif Kaltara ini, pengalokasian dana untuk penanggulangan penyakit menular tetap dapat diperjuangkan dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah. Kuncinya terletak pada penetapan skala prioritas yang tepat sasaran demi melindungi masyarakat luas.
“Anggaran itu tetap akan kita diskusikan. Kalau sesuatu yang prioritas, walaupun kondisi anggaran parah, tetap juga ada prioritas untuk mendapatkan. Artinya bisa kita perjuangkan selama ini memang kita anggap sesuatu yang prioritas,” ujar Syamsuddin.
Selain mengawal aspek pendanaan, DPRD Kaltara juga mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat Payung Hukum atau regulasi teknis. Regulasi yang jelas dianggap penting sebagai landasan operasional bagi para petugas medis, lembaga dampingan, hingga jajaran pemerintah di tingkat bawah.
Sinergi antara regulasi yang mantap dan alokasi anggaran yang memadai diharapkan mampu menopang kerja sama multi-sektor. Syamsuddin berharap kolaborasi antara tenaga kesehatan, lembaga kemasyarakatan, dan pemerintah dapat berjalan berkelanjutan demi membendung laju penyebaran HIV/AIDS di Tarakan.
Leave a comment