JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memperhebat langkah diplomasi anggaran ke pemerintah pusat. Usai mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), jajaran pimpinan DPRD Kaltara melanjutkan agenda dengan mendatangi Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia di Jakarta demi memperjuangkan hak fiskal daerah dan percepatan pembangunan infrastruktur.
Aksi jemput bola ke tingkat pusat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., bersama Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, S.T. Diplomasi lintas kelembagaan tersebut menjadi bentuk keseriusan wakil rakyat dalam memastikan alokasi anggaran pusat mengalir optimal ke wilayah beranda utara Indonesia.
“Langkah tegas ini kami ambil untuk memastikan hak-hak fiskal Provinsi Kaltara terpenuhi secara adil di tingkat pusat, sekaligus mengawal percepatan pembangunan infrastruktur yang mendesak bagi masyarakat,” tegas Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie.
Upaya pengawalan anggaran daerah ini juga memperlihatkan soliditas lintas sektor. Dalam kunjungan kerja marathon tersebut, pimpinan legislatif didampingi langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kaltara dari unsur eksekutif serta Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kaltara dari sektor dunia usaha.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, S.T., menambahkan bahwa kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan dunia usaha sangat krusial agar usulan pembangunan memiliki landasan teknis dan dampak ekonomi yang kuat.
“Penguatan alokasi fiskal dan dukungan infrastruktur dari Kemenkeu serta Kementerian PU merupakan kunci utama untuk memacu konektivitas daerah dan membuka kran investasi di Kaltara,” ujar Muddain.
Rangkaian pertemuan intensif di KemenPU dan Kemenkeu ini diharapkan mampu menghasilkan formula dukungan anggaran pusat yang lebih konkret bagi percepatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara dalam waktu dekat.
Leave a comment