Home DPRD Dorongan “Go Digital” Tak Cukup Seremonial
DPRD

Dorongan “Go Digital” Tak Cukup Seremonial

Share
Wacana mendorong produk lokal Kalimantan Utara (Kaltara) masuk ke pasar digital dinilai tak bisa berhenti pada pelatihan singkat atau seremoni peluncuran program. Tokoh muda, pengusaha, sekaligus Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Komisi II, Adi Nata Kusuma, menegaskan perlunya pembinaan terintegrasi agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) benar-benar siap bersaing.
Share

TARAKAN — Wacana mendorong produk lokal Kalimantan Utara (Kaltara) masuk ke pasar digital dinilai tak bisa berhenti pada pelatihan singkat atau seremoni peluncuran program. Tokoh muda, pengusaha, sekaligus Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Komisi II, Adi Nata Kusuma, menegaskan perlunya pembinaan terintegrasi agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) benar-benar siap bersaing.

Menurut Adi, potensi sektor perikanan, pertanian, hingga kerajinan tangan di Kaltara cukup besar. Namun, potensi itu akan sulit berkembang tanpa dukungan ekosistem digital yang kuat dan berkelanjutan.

“Kita tidak ingin UMKM kita hanya sekadar punya akun media sosial atau marketplace, lalu setelah itu bingung bagaimana manajemen stok dan pengirimannya. Pembinaan harus terintegrasi dari hulu ke hilir,” kata Adi Nata Kusuma, Sabtu (28/02/2026).

Ia menilai, selama ini banyak program digitalisasi berhenti pada tahap literasi dasar. Padahal, tantangan utama justru muncul ketika pelaku usaha mulai menghadapi persoalan produksi, standar kualitas, distribusi, hingga arus kas.

Empat Pilar Integrasi

Adi mengusulkan sedikitnya empat langkah yang perlu dijalankan secara simultan oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

Dah Tahu Ini ?  ​Tembus 2.500 Kuota, Senator Herman Buka-bukaan Soal Lobi Beasiswa Pusat untuk Pedalaman Kaltara

Pertama, standardisasi kualitas produk. Produk lokal perlu dilengkapi izin edar, sertifikasi halal, dan kemasan yang memadai sebelum dipasarkan lebih luas. Tanpa standar ini, daya saing akan lemah di tengah pasar digital yang kompetitif.

Kedua, penguatan literasi finansial dan digital. Pendampingan tidak hanya menyasar pemasaran daring, tetapi juga manajemen keuangan, pencatatan transaksi digital, serta pengelolaan stok berbasis sistem.

Ketiga, integrasi logistik. Secara geografis, Kaltara menghadapi tantangan distribusi dan ongkos kirim yang relatif tinggi. Kerja sama dengan penyedia jasa logistik dinilai krusial agar biaya distribusi dapat ditekan dan pengiriman lebih efisien.

Keempat, pembangunan pusat data UMKM terintegrasi. Basis data yang akurat akan memudahkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan, pelatihan, maupun akses pembiayaan secara tepat sasaran.

Membangun Kemandirian Ekonomi

Adi meyakini, pendekatan terukur dan berkelanjutan dapat mendorong UMKM Kaltara naik kelas. Digitalisasi, menurut dia, bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan agar produk lokal mampu menjangkau pasar nasional bahkan internasional.

“Kalau pembinaan dilakukan konsisten dan terukur, kita tidak hanya berbicara soal ikut tren digital. Kita sedang membangun kemandirian ekonomi daerah,” ujarnya.

Dah Tahu Ini ?  Optimalkan Fungsi Pengawasan, Pansus LKPj DPRD Kaltara Konsultasi ke Kemendagri

Dengan langkah terintegrasi tersebut, ia optimistis produk Kaltara tidak sekadar bertahan di pasar lokal, tetapi mampu menjadi pemain aktif dalam peta ekonomi digital Indonesia pada 2026.

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) utusan Kalimantan Utara, Herman, menyalurkan bantuan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Gedung Sri Tower. Pihaknya menegaskan komitmen objektivitas dengan mengalokasikan jatah penerima manfaat terbesar kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), melampaui alokasi untuk almamaternya sendiri, Universitas Borneo.
DPRD

​Tembus 2.500 Kuota, Senator Herman Buka-bukaan Soal Lobi Beasiswa Pusat untuk Pedalaman Kaltara

​TARAKAN — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) utusan Kalimantan...

DPRD

DPRD Kaltara Dorong Pembentukan WPR Guna Legalkan Tambang Rakyat dan Genjot PAD

TARAKAN – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan...

DPRD

Adi Nata Kusuma Serap Aspirasi Komunitas Skateboard dan Ekraf Kaltara

TARAKAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara),...

Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bergerak cepat dalam mengawal transparansi pemerintahan. Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, ST, Pansus melaksanakan rangkaian konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta pemantauan lapangan di Jakarta sejak awal pekan ini.
DPRD

Optimalkan Fungsi Pengawasan, Pansus LKPj DPRD Kaltara Konsultasi ke Kemendagri

JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Kalimantan...