JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperjuangkan penguatan anggaran dan pembangunan infrastruktur daerah ke pemerintah pusat. Setelah sebelumnya melakukan audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, rombongan legislator Kaltara melanjutkan agenda strategis dengan menyambangi kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, SE., MM., didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltara H. Muddain, ST., Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kaltara, serta Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kaltara. Agenda ini menjadi bentuk nyata kolaborasi lintas sektor dalam mengawal aspirasi masyarakat Kaltara di tingkat nasional.
Fokus utama dalam audiensi dengan Kemenkeu tersebut adalah memperjuangkan dukungan pendanaan secara intensif bagi pembangunan akses jalan di kawasan perbatasan. Selain itu, DPRD Kaltara secara tegas mendorong percepatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) daerah yang hingga kini belum terealisasi sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., menegaskan bahwa keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat Kaltara sangat membutuhkan intervensi dan dukungan fiskal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya untuk proyek-proyek vital.
“Infrastruktur perbatasan dan hak daerah berupa Dana Bagi Hasil adalah dua krusial yang harus kita kawal bersama. Kami datang ke Kementerian Keuangan untuk memastikan hak-hak daerah dapat segera disalurkan dan program pembangunan jalan perbatasan mendapat dukungan pendanaan yang memadai dari APBN,” ujar H. Achmad Djufrie usai pertemuan tersebut.
DPRD Kaltara menilai dukungan percepatan dari pemerintah pusat sangat mendesak demi memangkas ketimpangan antarwilayah, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta menjaga agar berbagai program pembangunan strategis daerah tidak terhambat akibat kendala anggaran.
Langkah diplomasi anggaran ke pemerintah pusat ini menegaskan komitmen berkelanjutan DPRD Kaltara dalam mengawal kebutuhan masyarakat secara langsung. Lewat penguatan infrastruktur dan percepatan penyaluran DBH, Kaltara diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkokoh beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(adv)
Leave a comment