Aliansi Pemuda Kalimantan-Sumatra Desak Pencopotan Dirut PLN Imbas Pemadaman Listrik

JAKARTA — Gelombang protes terhadap buruknya pelayanan PT PLN (Persero) di wilayah Kalimantan terus meluas. Aliansi Pemuda Kalimantan dan Sumatra melayangkan tuntutan keras agar pemerintah mengevaluasi kinerja hingga mencopot Direktur Utama PT PLN (Persero) akibat pemadaman listrik berkepanjangan yang masih melanda Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Ketua Ikatan Mahasiswa Kalimantan Utara yang tergabung dalam aliansi tersebut, Bima Sadiropa Sijabat, menyatakan pemadaman bergilir yang tak kunjung usai telah melumpuhkan aktivitas warga dan mencekik perekonomian usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah terdampak.

“Ini merupakan aksi jilid II kami untuk mempertanyakan dan menuntut pertanggungjawaban Dirut PLN. Sampai hari ini pemadaman masih terjadi. Masyarakat resah, UMKM mengalami kerugian, dan aktivitas sehari-hari terganggu,” ujar Bima di Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2026.

Bima menegaskan bahwa PLN tidak bisa terus bersembunyi di balik alasan teknis tanpa memberikan solusi konkret. Aliansi mendesak BUMN penyedia jasa kelistrikan itu untuk segera memulihkan keandalan pasokan serta memberikan kompensasi secara transparan kepada masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Ia memberikan tenggat tegas kepada manajemen PLN. Jika aksi jilid II ini kembali diabaikan, aliansi mengancam akan menggalang konsolidasi massa yang lebih besar untuk mengambil tindakan drastis. “Jika tidak ditanggapi, kami akan melakukan konsolidasi untuk menutup Jalur Sungai Mahakam dan Sungai Barito,” tegas Bima.

Selain persoalan krisis pasokan listrik, aliansi juga mendesak aparat penegak hukum (APH) turun tangan mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam rantai pasok dan pengadaan batu bara PLN. Langkah ini dinilai krusial mengingat Kalimantan merupakan salah satu lumbung energi terbesar di Indonesia, namun ironisnya warga lokal justru kerap mengalami krisis listrik.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT PLN (Persero) Pusat belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan pemecatan Dirut maupun ancaman pemblokiran jalur logistik sungai di Kalimantan tersebut.