TARAKAN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mempercepat perluasan digitalisasi sistem pembayaran di sektor transportasi laut sebagai bagian dari upaya mendorong efisiensi ekonomi dan inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan pelabuhan.
Setelah mengimplementasikan program Pelabuhan Siap QRIS di Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan pada Desember 2025, BI Kaltara menargetkan penerapan sistem pembayaran digital berbasis QRIS di seluruh pelabuhan utama di wilayah tersebut pada 2026.
Kepala KPwBI Kaltara, Hasiando Ginsar Manik, mengatakan digitalisasi pelabuhan merupakan bagian dari strategi penguatan sistem pembayaran yang inklusif, efisien, dan transparan, sejalan dengan karakteristik Kalimantan Utara sebagai daerah kepulauan dan simpul perlintasan logistik.
“Tujuan utama kami adalah menyediakan alternatif pembayaran digital yang cepat dan transparan bagi masyarakat. Digitalisasi ini menjadi kebutuhan di Kalimantan Utara, sebagaimana telah diterapkan di provinsi dengan karakteristik serupa, seperti Kepulauan Riau,” ujar Hasiando dalam pertemuan silaturahmi bersama awak media di Hotel Tarakan Plaza, Jumat (30/1/2026).
Lima Pelabuhan Strategis
Berdasarkan peta jalan (roadmap) digitalisasi yang disusun bersama pemerintah daerah, terdapat lima pelabuhan strategis yang menjadi fokus implementasi pembayaran tiket speedboat menggunakan QRIS. Saat ini, Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan telah beroperasi secara digital, sementara Pelabuhan Kayan II di Bulungan tengah memasuki tahap persiapan implementasi.
Adapun perluasan implementasi QRIS ditargetkan rampung sebelum semester II 2026 dengan rincian:
- Februari 2026: Pelabuhan Kayan II (Bulungan) dan Pelabuhan Speedboat Malinau
- Maret 2026: Pelabuhan Liem Hie Djung (Nunukan)
- April 2026: Pelabuhan Keramat (KTT), Tarakan
Dengan implementasi tersebut, seluruh pelabuhan utama di lima kabupaten/kota di Kalimantan Utara diharapkan telah menyediakan opsi pembayaran nontunai bagi pengguna jasa transportasi laut.
Dampak bagi UMKM dan Aktivitas Ekonomi
Hasiando menilai, digitalisasi pembayaran di pelabuhan tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik, tetapi juga berpotensi memperkuat ekosistem UMKM yang beroperasi di sekitar pelabuhan, mulai dari pedagang kecil, jasa angkutan, hingga penyedia logistik skala mikro.
“Dengan QRIS, pelaku UMKM di kawasan pelabuhan memiliki akses pembayaran yang lebih luas, transaksi tercatat dengan baik, dan ini dapat meningkatkan kredibilitas usaha mereka,” ujarnya.
Ia menambahkan, sistem pembayaran nontunai juga mendukung transparansi dan efisiensi transaksi, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan perputaran ekonomi lokal serta memudahkan pelaku usaha mengakses layanan keuangan formal.
Dorong Efisiensi dan Inklusi Keuangan
Hasiando menegaskan penerapan QRIS di pelabuhan tidak dimaksudkan untuk mengeliminasi transaksi tunai, melainkan memperluas pilihan pembayaran bagi masyarakat.
“Digitalisasi ini memberikan opsi yang lebih nyaman sekaligus mendukung akuntabilitas pengelolaan transaksi. Kami memastikan masyarakat tetap memiliki pilihan, baik tunai maupun nontunai,” jelasnya.
Untuk mendukung kelancaran implementasi, BI Kaltara akan memperkuat sosialisasi melalui penyediaan media informasi di area pelabuhan serta melakukan pemantauan berkelanjutan guna menjaga kualitas layanan.
Langkah ini sejalan dengan agenda nasional Bank Indonesia dalam memperluas ekosistem pembayaran digital, sekaligus mendorong inklusi keuangan dan modernisasi layanan transportasi di wilayah perbatasan dan kepulauan, dengan dampak langsung pada penguatan ekonomi daerah dan UMKM.
Leave a comment