JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bergerak cepat dalam mengawal transparansi pemerintahan. Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, ST, Pansus melaksanakan rangkaian konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta pemantauan lapangan di Jakarta sejak awal pekan ini.
Kegiatan ini merupakan langkah strategis DPRD untuk mempersiapkan tahapan penyusunan dan pengawasan LKPj Gubernur Kaltara Tahun Anggaran 2025. Selain pimpinan DPRD, hadir pula Ketua Pansus LKPj Dino Andrian, SH, bersama anggota lainnya yakni H. Hamka, Adi Nata Kusuma, Dr. Syamsuddin Arfah, dan Ladullah.
Pertajam Indikator Penilaian Kinerja
Dalam pertemuan di Kemendagri, rombongan Pansus mendapatkan arahan teknis mengenai mekanisme perencanaan dan indikator penilaian kinerja kepala daerah. Hal ini bertujuan agar evaluasi yang dilakukan DPRD memiliki landasan regulasi yang kuat.
“Konsultasi ini sangat penting untuk memastikan proses pembahasan LKPj berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai regulasi. Koordinasi dengan pemerintah pusat adalah langkah strategis kami untuk memperkuat kualitas rekomendasi DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah ke depan,” ujar Ketua Pansus LKPj, Dino Andrian.
Tinjau Kinerja Badan Penghubung
Tak hanya berkonsultasi secara administratif, Pansus juga melanjutkan agenda dengan melakukan monitoring langsung terhadap kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara di Jakarta.
Peninjauan ini difokuskan pada:
- Efektivitas Layanan: Sejauh mana Badan Penghubung mampu menjembatani koordinasi antara Pemprov Kaltara dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat.
- Realisasi Anggaran: Meninjau program kerja dan kesesuaian realisasi kegiatan di lapangan.
Hasil dari pemantauan lapangan ini nantinya akan menjadi poin penting dalam naskah rekomendasi DPRD yang akan diserahkan kepada Gubernur.
Komitmen Pengawasan Transparan
Rangkaian kegiatan ini menjadi bukti nyata pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kaltara. Melalui Pansus LKPj, legislator memastikan bahwa setiap program yang direncanakan pemerintah daerah benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kaltara.
Pansus menegaskan komitmennya untuk mengawal proses evaluasi ini secara profesional dan transparan. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan kinerja pemerintahan daerah di masa mendatang dapat terus meningkat demi kemajuan Bumi Benuanta.
Leave a comment