Mengikuti Rapat Dengan Pendapat dengan komisi II DPR yang digelar di gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta (28/04/25) Zainal Paliwang membawa isu penting dan salah satunya adalah meminta pusat untuk fokus pembangunan jalan di perbatasan.
“Kami dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah berupaya memberikan subsidi angkutan orang atau barang bagi masyarakat kami yang ada di perbatasan setiap tahunnya dianggarkan Rp15 miliar tapi mungkin tahun ini akan menyusut dengan adanya efisiensi” ungkap Zainal dikutip dalam siaran persnya.
Memang saat ini ada dua wilayah di perbatasan Kaltara yang belum mendapatkan akses jalur darat dan hanya bisa dijangkau melalui udara serta sungai, namun jalur sungai ini memiliki resiko yang besar karena arus ekstrim sedangkan jalur udara dirasa akan membebani masyarakat karena biaya yang lebih mahal. Sehingga, masyarakat di dua wilayah tersebut untuk memenuhi kebutuhannya lebih memilih ke Malaysia karena akses yang lebih memadai.
“Negara Republik Indonesia negara yang besar, seharusnya kita malu ketergantungan semuanya dari Malaysia, tapi mau di apa kondisi keuangan kita yang belum mampu untuk menjangkau” tambahnya.
Tentu ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah pusat karena Kaltara adalah perbatasan langsung dengan Malaysia dengan kondisi berbanding terbalik dengan wilayah Sabah dan Sarawak yang jauh lebih maju.
Leave a comment