TARAKAN – Kepemimpinan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Nicky Saputra Novianto menghadapi tekanan serius setelah puluhan anggota aktif di Kota Tarakan menyampaikan mosi tidak percaya. Dalam pernyataan terbuka yang ditandatangani oleh anggota lintas media, para wartawan ini menilai bahwa Nicky telah gagal menjalankan roda organisasi secara demokratis, kolektif dan transparan.
Aspirasi itu muncul dari ketidakpuasan terhadap gaya kepemimpinan yang dinilai tidak melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan strategi. Mekanisme forum-forum internal yang seharusnya menjadi wadah diskusi dan penentu arah organisasi disebut sering diabaikan.
Selain itu, anggota juga merasa suara mereka tak pernah diindahkan. Meskipun telah disampaikan baik secara lisan maupun tertulis.
Mosi tersebut berujung pada desakan agar ia mundur. Para penggagas juga meminta PWI Pusat turun tangan untuk menyelidiki dan menyelidiki kondisi internal organisasi di daerah, serta mendorong pelaksanaan musyawarah luar biasa sebagai solusi penyelamatan organisasi.
Menyanggapi dinamika ini, Sekretaris PWI Kalimantan Utara, Aswar mengakui bahwa pernyataan sikap tersebut masih bergulir di sejumlah kabupaten lain di Kaltara. Ia menegaskan bahwa setiap aspirasi akan diproses sesuai jalur yang berlaku.
“Kami memahami bahwa ini adalah bentuk ekspresi dari anggota. Sikap tersebut akan kita sampaikan secara berjenjang, sesuai mekanisme organisasi yang ada,” ujarnya, Kamis (22/8/2025).
Ia juga mengingatkan bahwa PWI sebagai organisasi profesi memiliki aturan yang telah disepakati bersama dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT). Oleh karena itu, setiap permasalahan internal harus diselesaikan secara proporsional dan tetap menjunjung tinggi etika organisasi.
Para penggagas mosi menyatakan bahwa langkah ini bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap integritas dan masa depan organisasi. Mosi ini juga tidak peduli dengan momen tertentu. Apalagi jika dikaitkan dengan dinamika di PWI Pusat.
Mereka berharap, pengurus pusat tidak tinggal diam dan segera turun tangan.
“Yang teranyar soal pleno menyikapi Kongres Persatuan yang akan digelar di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis 21 Agustus 2025. Dibuka ruang diskusi berbentuk konsolidasi, kemudian ditindaklanjuti dengan pleno. Agendanya soal kongres. Ini salah satunya. Akhirnya mewujud suara utama soal pilihan dan pandangan, mulai dari calon ketua umum, berikut pertimbangannya. Itu menyampaikan pengantar satu-satu yang hadir di pleno, begitu belakang pun anggota lainnya. Tapi, dia tetap pada pendiriannya, bahkan beberapa kali mengklaim hak tertentu. Mungkin maksudnya hak prerogatif, semacam hak khusus. Oleh Dewan Kehormatan Provinsi, melalui Pak Ketua DK, H. Rachmat Rolau, bahwa organisasi tetap memegang teguh prinsip kolektif kolegial (diputuskan bersama) dalam setiap pengambilan keputusan.
Aswar juga menegaskan bahwa PWI Kaltara belum menerbitkan dukungan kepada calon tertentu untuk Kongres Persatuan PWI di Jawa Barat akhir Agustus ini.
“Kalau ada orang tertentu yang mengaku mengantongi dukungan PWI Kaltara untuk calon tertentu di kongres, itu silakan dicek baik-baik. Verifikasi sumbernya. Kami duga orang itu mencari keuntungan tertentu,” terangnya.
Menyanggapi desakan ini, Nicky Saputra Novianto merasa perbedaan pandangan dan dinamika organisasi yang terjadi tidak perlu diumbar kepublik. Sebab, hal ini seharusnya diselesaikan secara internal.
“Satu profesi harusnya kita bisa sama-sama menjaga nama baik organisasi ini, tanpa membatasi dinamika internal organisasi ke publik,” ujarnya.
Nicky menyebut akan tetap mempertahankan suara PWI Kaltara ke Hendry CH Bangun (HCB) pada Kongres Persatuan PWI Pusat 2025 mendatang. Meskipun sebagian besar pengurus PWI di Kabupaten/Kota di Kaltara berseberangan dengan dirinya.
“Saya hargai pilihan kawan-kawan semua. Tapi, dengan berat hati saya sampaikan, saya tidak ingin berhianat di bilik suara sekaligus pilihan yang saya bawa ini adalah balas budi kepada Bang HCB yang telah banyak membantu PWI Kaltara untuk hadir sebagai kontingen di Porwanas Banjarmasin, tahun lalu,” bebernya.
Namun demikian, terkait perihal gerakan mosi tidak percaya ini, dirinya akan berdiskusi terlebih dahulu kepada Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi Kaltara dalam rangka memulihkan kembali nama baik dirinya soal pemberitaan yang beredar.
Oleh karena itu, Mosi tidak percaya ini memutar desakan masif dari sejumlah kepengurusan PWI di Kabupaten/Kota agar Nicky mundur. Anggota lainnya juga berharap PWI Pusat turun tangan untuk menyelidiki kondisi yang terjadi.
Leave a comment