Penulis: Farid Mahmud, Mahasiswa Muhammadiyah Surakarta
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), memperkenalkan program barak militer untuk remaja bermasalah sebagai upaya strategi membentuk karakter disiplin, mandiri, dan mengembalikan jati diri generasi muda sebagai penerus bangsa. Di tengah maraknya perilaku brutal dan kriminalitas di kalangan remaja, program ini hadir sebagai solusi yang mengedepankan pendidikan berbasis kedisiplinan dengan aktivitas olahraga, seni, pola hidup sehat, dan pengembangan minat serta bakat. Namun, apabila program ini dikaji dengan lensa kritis pendidikan Paulo Freire, muncul sejumlah pertanyaan mendalam: Apakah pendidikan ini benar-benar memerdekakan dan memberdayakan peserta didik? Ataukah justru memperkuat sistem otoritarian yang membungkam kreativitas dan kesadaran kritis mereka?
Paulo Freire dan Pendidikan Pembebasan: Sebuah Paradigma Alternatif
Paulo Freire, tokoh pendidikan radikal asal Brasil, menolak model pendidikan tradisional yang ia sebut sebagai “banking model” yaitu proses pendidikan yang memperlakukan peserta didik sebagai “wadah kosong” yang harus diisi pengetahuan oleh guru tanpa memberi ruang dialog, refleksi, dan kritik. Freire menekankan pentingnya pendidikan sebagai melakukan praktik pembelajaran (education as the practice of freedom), di mana peserta didik menjadi subjek aktif dalam proses belajar, mengembangkan kesadaran kritis tentang dunia sosial mereka, dan mampu bertindak sebagai agen perubahan.
Dalam pandangan Freire, pendidikan sejati adalah dialogis, partisipatif, dan humanis. Ia bertujuan membangun “conscientização” kesadaran kritis yang memampukan individu menyadari posisi mereka dalam struktur sosial, mengenali, dan mengambil peran aktif mengubah kondisi tersebut.
Pendekatan Pendidikan di Barak Militer KDM: Kedisiplinan dan Kontrol Sosial
Program barak militer Kang Dedi Mulyadi menawarkan pendidikan yang tekanan kedisiplinan sebagai landasan pembentukan karakter. Para peserta didik mengikuti aktivitas terstruktur: olahraga, kesenian, pembiasaan pola hidup sehat, serta pengembangan minat dan bakat. Mereka tetap berstatus sebagai siswa sekolah asal dan mengikuti proses belajar-mengajar di lokasi barak. Pendekatan ini didukung persetujuan orang tua sebagai upaya sinergi keluarga dan negara dalam menyelamatkan remaja dari bahaya pergaulan bebas, gawai tidak sehat, dan pola makan buruk.
Secara eksplisit, KDM menegaskan bahwa program ini bukanlah “militerisasi perang,” melainkan pendidikan berbasis kedisiplinan. Namun, kedisiplinan di sini disampaikan melalui kontrol yang ketat, hierarki militer, dan ketaatan pada aturan. Peserta didik dididik untuk menjadi “pribadi yang kokoh dan siap menghadapi tantangan masa depan,” yang secara implisit menuntut ketaatan tanpa banyak ruang untuk menyerap.
Kritik Kritis Berdasarkan Perspektif Paulo Freire
Ketika kita menempatkan program ini dalam kerangka teori Paulo Freire, beberapa persoalan mendasar muncul dan perlu dikaji mendalam antara lain:
1. Pendidikan sebagai Penanaman Ketaatan, Bukan Kesadaran Kritis
Barak militer, dengan struktur hierarkis dan penekanan pada kedisiplinan, cenderung menguatkan model pendidikan banking. Peserta didik diajarkan untuk mengikuti aturan, menerima instruksi, dan menyesuaikan diri tanpa ruang dialog kritis atau refleksi pribadi. Ini berpotensi menjadikan mereka objek pendidikan, bukan subjek yang aktif. Freire mengingatkan bahwa pendidikan yang tidak dialogis dan tidak memberdayakan bisa menjadi alat reproduksi penindasan. Ketika remaja diposisikan hanya sebagai “penerima” disiplin dan aturan tanpa diberikan kesempatan mengartikulasikan pengalaman, pandangan, dan kritik mereka, maka pendidikan tersebut gagal membangun kesadaran kritis yang sesungguhnya.
2. Hilangnya Ruang untuk Ekspresi dan Kreativitas
Meski program ini menyediakan kegiatan kesenian dan pengembangan minat, ketatnya pengawasan dan atmosfer militeristik bisa membatasi ruang ekspresi dan kebebasan berekspresi. Freire menekankan pentingnya pendidikan yang mengembangkan potensi kreatif manusia dan bukan sekadar membentuk “pribadi taat.” Dalam konteks remaja bermasalah yang mengikuti program ini, kebebasan untuk mengeksplorasi diri dan berdialog tentang pengalaman hidup mereka sangat krusial. Namun, budaya militer yang menuntut ketaatan bisa menekan suara-suara mereka, sehingga potensi pembebasan dari pendidikan menjadi tereduksi.
3. Pendidikan Sebagai Proses Pembebasan, Bukan Kontrol Sosial
Salah satu poin penting Paulo Freire adalah pendidikan harus menjadi proses pembebasan yang membangun kemampuan individu mengubah dunia sosialnya, bukan sekadar alat kontrol sosial untuk mempertahankan status quo. Program barak militer, walaupun bertujuan positif, tetap berada dalam kerangka kontrol ketat untuk mencegah perilaku “bermasalah.”
Ini menimbulkan pertanyaan: apakah pendekatan ini membebaskan remaja dari jerat pergaulan negatif, atau justru melanggengkan siklus kontrol dan dominasi? Tanpa upaya membangun kesadaran kritis, peserta mungkin hanya “bertahan” dalam aturan barak tanpa memahami akar masalah sosial yang mereka hadapi.
4. Peran Orang Tua dan Lingkungan Sosial: Sinergi atau Beban?
KDM menekankan pentingnya persetujuan dan keterlibatan orang tua dalam program ini, yang merupakan langkah positif agar pendidikan bukan tanggung jawab tunggal lembaga. Namun, pendidikan menurut Freire harus mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya peserta didik secara holistik. Remaja bermasalah kerap kali lahir dari lingkungan yang kompleks dan terkadang problematik. Jika pendidikan hanya fokus pada kedisiplinan tanpa menyentuh akar sosial dan psikologis peserta, maka efek jangka panjangnya bisa kurang optimal. Pendidikan pembebasan harus melibatkan dialog dengan komunitas dan mengangkat isu-isu yang relevan bagi peserta.
Refleksi Humanis: Menyatukan Disiplin dan Kesadaran Kritis
Dalam konteks nyata, remaja bermasalah memang membutuhkan struktur yang jelas dan pendampingan ketat. Namun, kedisiplinan yang membangun tidak harus berarti membungkam suara dan kreativitas mereka. Dalam artian pendekatan humanis yang menggabungkan kekuatan disiplin dan dialog kritis.
Program barak militer Kang Dedi Mulyadi dapat memperkaya model pendidikannya dengan membuka ruang diskusi yang demokratis, misalnya forum refleksi mingguan yang mengajak peserta berbagi pengalaman dan mendiskusikan tantangan sosial mereka. Hal ini tidak hanya menumbuhkan kemandirian, tetapi juga membangun rasa percaya diri dan empati.
Dengan pendekatan seperti ini, pendidikan di barak militer bisa melampaui sekadar membentuk “pribadi yang taat,” menjadi proses pendidikan yang memampukan remaja untuk memahami dan mengubah kondisi hidupnya secara positif.
Kesimpulan: Menuju Pendidikan Militer yang Membebaskan
Program pendidikan barak militer Kang Dedi Mulyadi adalah sebuah inisiatif strategis dalam menghadapi problematika sosial remaja. Kedisiplinan dan pembentukan karakter menjadi fondasi yang tidak bisa diabaikan. Namun, agar pendidikan ini benar-benar memerdekakan dan memberdayakan, perlu integrasi prinsip pendidikan Paulo Freire—pendidikan yang dialogis, kritis, dan humanis.
Membangun kedisiplinan bukan berarti menghilangkan ruang diskusi dan refleksi. Pendidikan barak militer harus membuka ruang bagi remaja menjadi agen aktif yang mampu mengkritisi dan memahami dunia sosial mereka. Dengan demikian, barak militer tidak hanya melahirkan prajurit yang disiplin, tetapi juga individu yang berdaya, kritis, dan siap menjadi pemimpin perubahan masa depan.
Leave a comment